Sumber gambar: https://maritim.go.id/kemenko-kemaritiman-bersinergi-dengan-k-l-dalam-peningkatan-perekonomian-masyarakat-melalui-geopark/

Kemenko Kemaritiman Bersinergi Dengan KL dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat melalui Geopark

Makassar – Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Budaya Maritim menindaklanjuti telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (geopark), sebagai upaya mendukung pembangunan perekonomian masyarakat melalui destinasi pariwisata secara berkelanjutan, di Makassar pada Kamis (11/04/2019). Bertemunya tiga (3) lempeng tektonik mengakibatkan Indonesia memiliki keragaman geologi (geoheritage) yang terkait dengan keragaman geologi (geodiversity) keaneka ragaman hayati (biodiversity) dan keaneka ragaman budaya (cultural diversity) yang dapat dimanfaatkan dengan konsepgeopark utamanya pengembangan pariwisata.

Dengan adanya rapat terbatas presiden tanggal 31 juli 2018 tentang strategi membuat cadangan devisa mendorong sektor pengembangan pariwisata untuk mendatangkan 20 juta wisatawan manca negara dan menghasilkan devisa USD 7,5 miliar sehingga penetapan peraturan presiden sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengembangangeopark.

“Perkembangangeopark sekarang ini kalau kita lihat menjadi salah satu model pengembangan destinasi wisata dari daerah, kenapa kami sampaikan karena hingga tahun 2016 lalu jumlahgeopark nasional yang ada baru terbatas 7 (tujuh)global geopark baru ada 2 (dua) tahun 2017 kita tambahkan 5 tahun 2018 kita tambahkan 7 (total 14geopark nasional)global geopark kita tambahkan 2 jadi 4 sekarang sedang proses 2 (global geopark menunggu persetujuan UNESCO), bahwageopark sekarang dalam pertemuan terakir tahun lalu di Bappenas itu sudah disepakati sebagai salah satu program nasional sehingga setiap pemerintah daerah yang memasukangeopark itu jadi prioritas pembangunan jadi sudah tercatat perpresnya ada, ada dasar payung hukumnya, jadi pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota dengan mudah memperkuat pengembangan destinasi karena merupakan bagian dari pada pembangunan wisata secara terpadu” tutur Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Safri Burhanuddin.

Untuk memperkuat pengembangan destinasi yang merupakan wujud dari pembangunan wisata secara terpadu, Deputi Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait yaitu Sekertaris Kabinet, KSDM, Kementerian Pariwisata dan Bappenas untuk dapat mensosialisasikan Perpres Nomor 9 Tahun 2019 tentang Taman Bumi (geopark) sehingga pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat memahami prosedur pengembangan tempat wisata menjadigeopark nasional maupunglobal geopark.

Pada intinya pembangunangeopark ini berbeda dengan taman nasional (national park) karena taman nasional itu hanya bersifat konserfasi dimana tidak ada perkembangan ekonomi terhadap masyarakat sekitar taman nasional berbeda dengangeopark yang merupakan kawasan yang memiliki makna sebagai suatu warisan geologi sehingga perlu dilestarikan, sekaligus sebagai tempat mengaplikasikan strategi pengembangan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan melalui struktur manajemen yang baik dan realistis, geopark juga berimplementasi memberi peluang bagi penciptaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar dalam hal untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara nyata seperi melalui kegiatan pariwisata berkelanjutan dan juga membangun ekonomi kreatif, di dalam kerangkageopark juga terdapat objek warisan geologi dan pengetahuan geologi yang bisa berbagi dengan masyarakat umum seperti unsur geologi dan bentangan alam yang ada hubungannya dengan aspek lingkungan alam dan budaya.
“Sebagai contoh adalah pengembangan geopark ciletuh-pelabuhanratu yang sudah diakui UNESCO.

Pemerintah Daerah Jawa Barat mempunyai komitmen kuat dalam menggelontorkan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur dan amenitas jalan sampai lokasigeopark. Komitmen daerah ini sangat penting, karena pusat hanya membantu memperlancar namun arus (pembangunan) dari bawah, makanya filisofigeopark adalahbottom up’’ tutur Deputi Safri Burhanuddin, dengan adanya filosofibottom up pemerintah pusat selaku Kemenko Maritim dan kementerian serta lembaga terkait diharapkan pemerintah daerah dengan mandiri dapat membangungeoparknya mulai dari infrastruktur, edukasi tentang keunikan darigeoparknya dan juga pemeliharaan terhadapgeopark sehingga dapat memancing wisatawan dalam maupun manca negara untuk menjadikangeopark sebagai destinasi wisata, maka dengan begitu pemerintah daerah hanya membantu fasilitasi masyarakat sekitar seperti penginapan, pameran budaya dan makanan khas agar ekonomi masyarakat sekitar akan bertumbuh dengan baik.

Biro Informasi dan Hukum
Kemenko Bidang Kemaritiman

Komite Nasional Geopark Indonesia adalah wadah koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antarlembaga pemerintah dalam rangka penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, serta pembinaan dan pengawasangeopark.

Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Jalan M.H. Thamrin No.8, Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10340, Indonesia

+6221 2395 1100 ext. 1571
idgeoparks@maritim.go.id
Anggota KNGI :