Sumber gambar: QWADRU P. WICAKSONO

Syarat menjadi Geopark Nasional

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2019, Pasal 9 dan 11 beberapa syarat agar suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasanGeoparkNasional, diantaranya adalah sebagai berikut :

1

Kawasan telah ditetapkan sebagai Warisan Geologi (Geoheritage)

2

Memiliki Warisan Geologi (Geoheritage) yang terkait dengan Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity)

3

Terdapat pengelola Geopark yang bertanggung jawab atas kawasan tersebut

4

Kawasan memiliki rencana induk Geopark dan pengelola Geopark telah menunjukkan upaya melaksanakan rencana induk Geopark paling singkat 6 (enam) bulan sejak dibentuk

5

Menyusun proposal pengusulan Geopark Nasional

6

Memenuhi pedoman teknis pengembangan Geopark Nasional

7

Mendapatkan rekomendasi dari Gubernur di wilayah Geopark

8

Mendapatkan rekomendasi dari Komite Nasional Geopark Indonesia

Pedoman lengkap dapat diakses di tautan berikut ini

Komite Nasional Geopark Indonesia adalah wadah koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antarlembaga pemerintah dalam rangka penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, serta pembinaan dan pengawasangeopark.

Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Jalan M.H. Thamrin No.8, Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10340, Indonesia

+6221 2395 1100 ext. 1571
idgeoparks@maritim.go.id
Anggota KNGI :